Semenjak Indonesia mengalami pemilu langsung pada tahun 2004, terhitung sudah hampir 15 tahun lamanya rakyat negeri ini memilih para pemimpin Raja poker melalui suara mereka masing-masing. Hanya saja sistem pilkada langsung ini justru tengah dikaji ulang oleh para pimpinan DPR RI dan pemerintah. Melalui Mendagri Tjahjo Kumolo, pemerintah dan petinggi DPR melakukan pertemuan untuk mengevaluasi pelaksanaan pilkada langsung.

 

Dalam pertemuan itu, pemerintah dan DPR sepakat jika sistem pilkada langsung yang sudah berjalan tiga periode Presiden itu akan kembali dikaji. “Jadi terkait pilkada langsung dalam sistem demokrasi kita, akhir-akhir ini setelah kita evaluasi ternyata banyak masalah yang dihadapi. Kita juga meminta masyarakat melihat kembali apakah pilkada langsung ini memberi manfaat kepada mereka atau sebaliknya,” ungkap Bambang Soesatyo alias Bamsoet, Ketua DPR RI seperti dilansir detikcom.

 

Meskipun ada wacana membenahi sistem pilkada langsung, Mendagri menegaskan kalau pemerintah dan penegak hukum tetap menjamin kelancaran proses Pilkada serentak di tahun 2018 ini. “Bagaimana seseorang mau maju pilkada, habisnya saja kalau jujur kan mencapai puluhan miliar rupiah. Dan itu nggak sesuai dengan apa yang didapat jadi meskipun tokoh yang dipilih amanah, bisa terlibat korupsi. Intinya seperti itu. Tapi ini baru tahap diskusi dan baru direspons KPK.”

 

DPR RI Ingin Uang Negara Untuk Rakyat

 

Senada dengan pernyataan Mendagri, Bamsoet menilai kalau kegiatan politik memang membutuhkan biaya fantastis dalam demokrasi Indonesia dan itu malah memicu korupsi. Tak heran kalau akhirnya Bamsoet menilai jika ada kemungkinan pilkada dikembalikan kepada DPRD sehingga KPK dan aparat hukum bisa lebih mudah mengawasinya. Lebih luas lagi, wacana ini bisa mengurangi beban biaya politik.

 

Menurut Bamsoet, anggaran negara senilai triliunan rupiah telah digelontorkan untuk pilkada langsung. “Mendagri bilang kalau negara mengeluarkan puluhan triliun untuk pilkada langsung. Jika itu dialihkan untuk kebutuhan rakyat Indonesia, mungkin akan lebih bermanfaat. Meskipun memang wacara pilkada perwakilan di DPRD ini adalah wacana pribadi. Karena memang awalnya saya mendapat keluhan di berbagai daerah mengenai dampak yang ditimbulkan pilkada langsung yang bisa merusak moral masyarakat,” papar pria yang menggantikan Setya Novanto ini.

 

Meskipun begitu, pria yang juga Ketua Umum DPP Partai Golkar ini tetap menerima aspirasi dari masyarakat mengenai wacana penghapusan pilkada langsung. Menurut Bamsoet, jika memang banyak yang menilai pilkada langsung berefek buruk maka akan dilakukan evaluasi menyeluruh.

 

Gerindra Dukung DPR Pilih Pemimpin Daerah

 

Kendati masih sekedar wacana, rupanya pengembalian sistem pilkada langsung ke DPRD mendapat dukungan dari Martin Hutabarat. Anggota Komisi I DPR RI dari fraksi partai Gerindra ini mengapresiasi niat pemerintah yang akan mengkaji ulang pilkada langsung. Menurut Martin, selama ini pilkada langsung lebih banyak memberikan dampak negatif seperti korupsi, upeti hingga pungli liar yang membuat banyak Gubernur, Bupati dan Walikota terciduk KPK.

 

“Konstitusi di Indonesia tak mewajibkan pemilihan langsung sebagai ajang memilih pemimpin. UUD 1945 hanya mengatakan bahwa pemilu haruslah demokratis. Karena itu kepala daerah yang dipilih anggota-anggota DPRD hasil pemilu juga adalah demokratis. Sehingga saya menyarankan supaya pemerintah mengevaluasi hasil pilkada serentak  yang dilakukan 27 Juni 2018. Kalau hasilnya lebih buruk daripada pilkada langsung sebelumnya, saya sarankan pemerintah secepatnya mengajukan usul revisi UU untuk kembali ke pilkada tidak langsung,” papar Martin panjang lebar. Jadi bagaimana? Apakah anda setuju jika pilkada dikembalikan ke DPRD saja?