Category: Pilkada

Bagaimana Arah Poltik ‘Kelamin Ganda’ Demokrat?

Deskripsi singkat: Demokrat yang dinilai abu-abu sekarang memiliki ‘kelamin ganda’ secara politik setelah AHY menemui Jokowi.

Bagaimana Arah Poltik ‘Kelamin Ganda’ Demokrat?

Publik dikejutkan dengan pertemuan AHY (Agus Harimurti Yudhoyono) dengan Presiden Joko Widodo yang berlangsung di Istana Kepresidenan. Pertemuan itu, akhirnya memantik sebuah pertanyaan, mungkinkah Demokrat akan pindah koalisi?

Demokrat dan ‘Kelamin Gandanya’

Dalam Pilpres 2019 ini sudah bukan rahasia lagi bahwa Demokrat selama ini menjadi barisan partai pendukung Paslon nomor 02, Prabowo-Sandiaga Uno. Setelah pilpres rampung, kemudian Demokrat diprediksi bakal melakukan maneuver dan besar kemungkinannya akan merapat ke gerbong koalisi Jokowi-Ma’ruf Amin.

Direktur Eksekutif Charta Politica, Yunarto Wijaya tidak heran apabila AHY, yang datang atas nama Demokrat, mulai melakukan gerakan merapat ke kubu Jokowi. Menurut dirinya, Demokrat juga dulunya terpaksa merapat ke koalisi Prabowo-Sandi karena saat itu pintu koalisi sudah ditutup oleh koalisi Jokowi-Ma’ruf Amin.

Menurut Yunarto, sekarang ini Demokrat ingin melanjutkan komunikasi yang dulunya sempat terbangun untuk menjalin kerja sama. Yang membedakan adalah konteks kerja sama tak lagi untuk menghadapi kompetisi, namun demi untuk berada di dalam satu payung cabinet tahun 2019-2024.

Demokrat Ingin Gabung Jadi Bagian Kabinet

“Pertemuan antara AHY dan Jokowi tak ada yang aneh. Banyak yang menerka ujungnya bakal seperti ini apabila Jokowi menang,” imbuhnya.

Berdasarkan hitung cepat beberapa Lembaga survey, pasangan Jokowi-Ma’ruf Amin masih unggul di atas Prabowo-Sandiaga. Akan tetapi, Prabowo-Sandi masih juga mengklaim bahwa togel hongkong mereka memenangkan Pilpres berdasarkan hasil perhitungan internal mereka yaitu Tim BPN (Badan Pemenangan Nasional). Yunarto pun menganggap bahwa Demokrat saat ini mengambil langkah yang tepat kalau mereka akhirnya memutuskan untuk bergabung menjadi bagian dari pemerintahan selanjutnya. Menurutnya, popularitas AHY bakal meningkat kalau menjadi anggota cabinet.

Dengan demikian, Demokrat bisa memanen AHY yang pastinya akan lebih popular untuk kontestasi Pilpres 20124. Setelah itu, tinggal AHY tinggal dipoles kembali dalam merangka meningkatkan popularitasnya dan elektabilitas.

Namun menurut Yunarto juga, Demokrat mesti berkaca dari sikapnya selama tahun 2014-2019. Diketahui jika dilihat-lihat lebih detail, Demokrat tak menjadi oposisi yang keras. Mereka pasalnya berada di tengah-tengah saat Gerindra dan PKS beradu narasi dengan koalisi pemerintah, khususnya PDIP.

Ketika Pemilu 2019 juga banyak kader Demokrat yang datang dari berbagai daerah yang malahan mendukung Jokowi-Ma’ruf. Ketua DPD Demokrat Jawa Timur, Sukarwo, adalah salah satunya. Padahal, Demokrat ada di anggota koalisi yang mengusung Prabowo-Sandi.

Sikap itu dinilai membuat Demokrat babak belur di Pemilu 2019 ini. Perolehan suara pilegnya, berdasakan hasil hitung cepat kemarin yang dilakukan oleh beberapa Lembaga survey menunjukkan bahwa Demokrat Cuma mendapat 7-8% suara saja. Diprediksi mereka berada di bawah PKS, PKB, dan juga NasDem.

“Sikap Demokrat selama ini, saya tidak ingin bilang seperti banci, tapi ya dua kelamin secara politik. Mau tidak mau batu loncatannya ya menjadi bagian dari cabinet,” ungkap Yunarto lagi. Ia menganggap bahwa Demokrat tak akan maksimal jika jadi oposisi pemerintahan Jokowi berikutnya. Popularitasnya tak akan jadi signifikan sampai tahun 2024 mendatang.

Menurutnya lagi, selama ini oposisi sudah identik dengan Gerindra dan PKS serta alumni 212 dan juga ormas-ormas Islam garis keras seperti FPI. Peran Demokrat tidak akan terlalu dilihat. “Makanya akan lebih terlihat adalah Gerindra dan PKS. Simbol oposisi kan bukan Demokrat,” ungkapnya.

Dengan merapat ke koalisi pendukung Jokowi-Ma’ruf Amin, Demokrat akan bisa mengembalikan popularitas dan elektabilitasnya di mata masyarakat Indonesia.


Pemerintah Bakal Kembalikan Pilkada ke DPRD?

Semenjak Indonesia mengalami pemilu langsung pada tahun 2004, terhitung sudah hampir 15 tahun lamanya rakyat negeri ini memilih para pemimpin Raja poker melalui suara mereka masing-masing. Hanya saja sistem pilkada langsung ini justru tengah dikaji ulang oleh para pimpinan DPR RI dan pemerintah. Melalui Mendagri Tjahjo Kumolo, pemerintah dan petinggi DPR melakukan pertemuan untuk mengevaluasi pelaksanaan pilkada langsung.

 

Dalam pertemuan itu, pemerintah dan DPR sepakat jika sistem pilkada langsung yang sudah berjalan tiga periode Presiden itu akan kembali dikaji. “Jadi terkait pilkada langsung dalam sistem demokrasi kita, akhir-akhir ini setelah kita evaluasi ternyata banyak masalah yang dihadapi. Kita juga meminta masyarakat melihat kembali apakah pilkada langsung ini memberi manfaat kepada mereka atau sebaliknya,” ungkap Bambang Soesatyo alias Bamsoet, Ketua DPR RI seperti dilansir detikcom.

 

Meskipun ada wacana membenahi sistem pilkada langsung, Mendagri menegaskan kalau pemerintah dan penegak hukum tetap menjamin kelancaran proses Pilkada serentak di tahun 2018 ini. “Bagaimana seseorang mau maju pilkada, habisnya saja kalau jujur kan mencapai puluhan miliar rupiah. Dan itu nggak sesuai dengan apa yang didapat jadi meskipun tokoh yang dipilih amanah, bisa terlibat korupsi. Intinya seperti itu. Tapi ini baru tahap diskusi dan baru direspons KPK.”

 

DPR RI Ingin Uang Negara Untuk Rakyat

 

Senada dengan pernyataan Mendagri, Bamsoet menilai kalau kegiatan politik memang membutuhkan biaya fantastis dalam demokrasi Indonesia dan itu malah memicu korupsi. Tak heran kalau akhirnya Bamsoet menilai jika ada kemungkinan pilkada dikembalikan kepada DPRD sehingga KPK dan aparat hukum bisa lebih mudah mengawasinya. Lebih luas lagi, wacana ini bisa mengurangi beban biaya politik.

 

Menurut Bamsoet, anggaran negara senilai triliunan rupiah telah digelontorkan untuk pilkada langsung. “Mendagri bilang kalau negara mengeluarkan puluhan triliun untuk pilkada langsung. Jika itu dialihkan untuk kebutuhan rakyat Indonesia, mungkin akan lebih bermanfaat. Meskipun memang wacara pilkada perwakilan di DPRD ini adalah wacana pribadi. Karena memang awalnya saya mendapat keluhan di berbagai daerah mengenai dampak yang ditimbulkan pilkada langsung yang bisa merusak moral masyarakat,” papar pria yang menggantikan Setya Novanto ini.

 

Meskipun begitu, pria yang juga Ketua Umum DPP Partai Golkar ini tetap menerima aspirasi dari masyarakat mengenai wacana penghapusan pilkada langsung. Menurut Bamsoet, jika memang banyak yang menilai pilkada langsung berefek buruk maka akan dilakukan evaluasi menyeluruh.

 

Gerindra Dukung DPR Pilih Pemimpin Daerah

 

Kendati masih sekedar wacana, rupanya pengembalian sistem pilkada langsung ke DPRD mendapat dukungan dari Martin Hutabarat. Anggota Komisi I DPR RI dari fraksi partai Gerindra ini mengapresiasi niat pemerintah yang akan mengkaji ulang pilkada langsung. Menurut Martin, selama ini pilkada langsung lebih banyak memberikan dampak negatif seperti korupsi, upeti hingga pungli liar yang membuat banyak Gubernur, Bupati dan Walikota terciduk KPK.

 

“Konstitusi di Indonesia tak mewajibkan pemilihan langsung sebagai ajang memilih pemimpin. UUD 1945 hanya mengatakan bahwa pemilu haruslah demokratis. Karena itu kepala daerah yang dipilih anggota-anggota DPRD hasil pemilu juga adalah demokratis. Sehingga saya menyarankan supaya pemerintah mengevaluasi hasil pilkada serentak  yang dilakukan 27 Juni 2018. Kalau hasilnya lebih buruk daripada pilkada langsung sebelumnya, saya sarankan pemerintah secepatnya mengajukan usul revisi UU untuk kembali ke pilkada tidak langsung,” papar Martin panjang lebar. Jadi bagaimana? Apakah anda setuju jika pilkada dikembalikan ke DPRD saja?